Hasto Tagih Surat Balasan BGN soal Data Kader PDIP Terlibat MBG

Surabaya, Collect Fuzzle Indonesia

—

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (

PDIP

)

Hasto Kristiyanto

mengungkapkan surat yang dikirimkan partainya kepada Badan Gizi Nasional (

BGN

) hingga kini belum mendapat balasan.

Surat dari PDIP berisi permintaan data kepada BGN mengenai kader PDIP yang terlibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

PDIP melayangkan surat tersebut untuk merespons pernyataan Kepala BGN Nanik S Deyang yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Karena kami sudah melarang anggota dan kaderPDIP berjuang untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP perjuangan, ya kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu,” kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7), di sela menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago pada Program Doktor FISIP Unair.

“Kalau enggak kami akan kirim surat kembali,” imbuhnya.

Berdasarkan pernyataan Nanik itu, Hasto mengatakan PDIP mengirim surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 kepada BGN. Surat itu diteken sendiri oleh Hasto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.

“Itu karena Nanik Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, itu kan mengatakan seluruh partai politik itu ikut di dalam pengadaan dan juga manajemen dari SPPG,” ujarnya.

Surat itu dikeluarkan menindaklanjuti instruksi partai lewat surat sebelumnya pada 24 Februari agar tak ada kader mereka di eksekutif, legislatif, maupun struktural yang memanfaatkan MBG untuk mencari keuntungan finansial.

“Ya, maka kemudian kami berkirim surat dengan bidang kehormatan Pak Komarudin Watubun ke seluruh jajaran internal partai agar program yang dalam desainnya ditujukan dengan misi yang baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan termasuk oleh kekuasaan, termasuk disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente mencari keuntungan dan kemudian rakyat justru dikorbankan,” katanya.

Sementara itu, soal kemungkinan sanksi bagi kader yang terbukti terlibat dalam program MBG, Hasto mengatakan partainya akan langsung meminta klarifikasi yang bersangkutan begitu menerima laporan. Ia menyebut bentuk sanksi akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. [Soal sanksi] ya, tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat,” katanya.

Hasto menuturkan hingga saat ini partainya masih menunggu data lengkap mengenai siapa saja kader PDIP yang diduga terlibat dalam pengelolaan SPPG, sebagaimana dimaksud dalam pernyataan Nanik.

“Ya, kan kita kan masih menunggu yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena itu dinyatakan oleh wakil kepala BGN saat itu seluruh partai terlibat dalam program tersebut yang pendekatannya adalah pendekatan proyek bukan melibatkan partisipasi dari warung-warung rakyat yang ada di sekitar sekolah misalnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto memaparkan sejumlah contoh model program peningkatan gizi rakyat yang menurutnya telah lebih dulu dikembangkan oleh kader PDIP di berbagai daerah, seperti Surabaya, Bantul, dan Banyuwangi.

“Karena PDI Perjuangan sudah punya banyak model. Model di Surabaya dikembangkan oleh Bu Risma, Model Pak Idham Samawi yang dikembangkan di Bantul secara indirect untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak didik kita melalui pemberian tiga ekor ayam untuk dikembangbiakkan, telurnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dan sebagainya,” kata Hasto.

Ia mencontohkan program serupa di Banyuwangi yang terintegrasi dengan penanganan stunting dan melibatkan tanggung jawab bersama aparatur daerah hingga partisipasi masyarakat.

Hasto menegaskan kritik partainya terhadap program MBG bukan ditujukan pada gagasan dasarnya, melainkan pada pendekatan pelaksanaan yang dinilai bersifat top down.

“Yang dikritik oleh PDIP perjuangan sejak awal kan dari sisi pelaksanaannya yang yang top down. Ya dari sisi metodologinya, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi pendekatan-pendekatannya. Ya, pendekatannya kan namanya makan untuk rakyat, meningkatkan gizi untuk rakyat. Itu kan bagian dari platform PDI Perjuangan,” ujar dia.

(frd/wis)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Collect Fuzzle]

Baca lagi: Zulhas: Kopdes Merah Putih Bakal Tampung Gabah Petani Rp6.500 per Kg

Baca lagi: Ilmuwan Ungkap Alasan Orang Punya Rambut Keriting

Baca lagi: Komdigi: 6,8 Juta Nomor HP Registrasi Biometrik Rekam Wajah