APEKSI Minta Pemda Dilibatkan MBG: Tak Pernah Tahu Titik SPPG Dibangun

Medan, Collect Fuzzle Indonesia

—

Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (

APEKSI

) menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (

MBG

).

Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, apabila pemda dilibatkan maka program nasional tersebut lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Eri mengungkapkan selama ini pemerintah daerah kerap tidak memperoleh informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk lokasi pendirian maupun tenaga kerja yang direkrut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun. Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana,” ujar Eri usai Penutupan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7) malam.

Kondisi tersebut, menurut Wali Kota Surabaya itu, berpotensi memunculkan penolakan dari masyarakat.

Pasalnya, di sejumlah daerah tenaga kerja yang bekerja di SPPG justru didominasi warga dari luar daerah.

“Ketika masyarakat melihat yang bekerja bukan warga lokal, tentu muncul pertanyaan. Padahal Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] sudah menyampaikan bahwa program ini juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Eri menjelaskan, jika satu SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, maka keberadaan 100 SPPG dapat membuka sekitar 5.000 lapangan kerja untuk lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah daerah perlu dilibatkan agar manfaat ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat setempat.

“Bisa kita bayangkan jika satu SPPG terdiri dari 50, 50 pemuda atau 50 orang yang bekerja, ketika ada 100, maka ada 5.000 terbuka lapangan pekerjaan. Tetapi ketika itu bukan warga lokal, maka mereka akan bertanya kenapa yang bekerja bukan warga kami?” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG. Menurut Eri, pemerintah kota memiliki perangkat dan sumber daya yang dapat membantu melakukan pengawasan sehingga kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak tetap terjaga.

“Dengan pelibatan kami, kami memastikan bahwa SPPG itu tidak ada permasalahan terkait dengan higienis. Maka jangan pernah ketika disampaikan ada yang keracunan. Sehingga kami juga bisa memastikan bahwa dapurnya ini adalah dapur yang sesuai dengan standar kesehatan.” ujar dia yang juga politikus PDIP itu.

Penerima manfaat tepat sasaran

Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dengan mengetahui kondisi wilayah secara langsung, pemerintah daerah dinilai lebih memahami sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan program MBG.

“Ketika kami dilibatkan di awal, maka secara otomatis kami bisa tahu setiap wali kota ini di tempat mana sekolah-sekolah itu yang membutuhkan. Sehingga SPPG tidak berdiri langsung di tempat tertentu yang di pusat kota yang mungkin di situ adalah tempat sekolah yang dia swastanya banyak diberikan ini. Tapi di titik-titik tertentu ada sekolah yang memang membutuhkan,” terangnya.

Pergerakan ekonomi daerah

Eri menilai program MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, minyak goreng, sayuran, dan komoditas lainnya dapat dipetakan secara jelas sehingga rantai pasok menjadi lebih terorganisasi.

“Kami akan bisa menjaga inflasi. Ketika setiap tempat SPPG tadi membutuhkan bahan pokok atau bahan dasar seperti beras, seperti telur, seperti minyak, maka di situ kita akan tahu berapa jumlah kebutuhan minyak yang dibutuhkan semua SPPG di setiap kota. Kami tahu telur dibutuhkan berapa setiap hari. Maka di situlah akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa,” urainya.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menjembatani kerja sama antara daerah konsumen dan daerah produsen. Sebagai contoh, katanya, Kota Surabaya yang bukan daerah penghasil telur dapat bekerja sama dengan Kabupaten Blitar yang memiliki produksi telur melimpah.

“Dengan pola seperti itu, pasokan bisa langsung dari peternak ke SPPG tanpa melalui terlalu banyak perantara. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara harga tetap terkendali,” ujarnya.

Ia menambahkan, skema tersebut juga dapat mengurangi arus urbanisasi karena masyarakat di daerah penghasil komoditas memperoleh peluang ekonomi di wilayahnya sendiri.

Eri optimistis program MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru jika dikelola secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Koperasi Merah Putih, menurutnya, juga dapat berperan dalam menyuplai berbagai kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional SPPG.

“Ketika kebutuhan pangan dapat dipetakan dengan baik, maka kerja sama antardaerah akan semakin kuat. Perputaran ekonomi terjadi, petani dan peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari program MBG secara langsung,” kata Eri.

(fnr/kid)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Collect Fuzzle]

Baca lagi: Menteri Ekraf dan Wamen UMKM Ajak Brand Lokal Naik Kelas Lewat JxB

Baca lagi: Berburu Wewangian di JxB 2026? Ini Parfum Lokal yang Patut Dicoba

Baca lagi: Momen Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Belarus Lukashenko